Quantcast

Tahun ini, Sebanyak 271 Desa Menjadi Pelaksana PPIP di NTT

 

KUPANG. FBC- Pada tahun 2013 ini, pemerintah pusat telah menetapkan 271 desa sasaran pelaksana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Jumlah tenaga yang diserap sebanyak 30. 297 orang, yang terdiri dari 216 orang sarjana dan 30. 081 orang pekerja/pekerja terampil.

Andre Koreh: PPIP mendukung program inti PNPM

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre W. Koreh yang dihubungi di Kupang, Selasa (14/5) menjelaskan, program ini merupakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang disalurkan pemerintah pusat melalui Direktorat Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

“Setiap desa penerima PPIP akan mendapat dana sebesar Rp 250 juta, yang terdiri dari Rp 5 juta untuk operasional organisasi masyarakat setempat (OMS) dan Rp 245 juta untuk pembangunan infrastruktur,” kata Andre.

Ia menyebutkan, sumber dana PPIP Tahun 2013 berasal dari dana pemerintah melalui APBN. Sumber dana ini dipergunakan untuk membiayai BLM, gaji dan pelatihan fasilitator serta operasional satuan kerja (Satker) provinsi dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di daftar izian pelaksanaan anggaran (DIPA) Satker di tingkat provinsi.

Juga dana pemerintah provinsi melalui APBD sebesar satu persen dari total BLM yang diterima. Dana ini untuk membiayai operasional tim koordinasi dan tim pelaksana provinsi penyelenggaraan program yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat provinsi.

Selain itu, lanjut Andre, dana pemerintah kabupaten melalui APBD minimal sebesar lima persen dari total BLM yang diterima. Dana ini untuk membiayai operasional satker, tim koordinasi dan tim pelaksana kabupaten guna pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat kabupaten. Dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah dan rembug- rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat infrastruktur yang dibangun melalu PPIP.

“Program ini sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andre.

Dijelaskannya, PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya.

PPIP merupakan salah satu program penguatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program inti, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Sehingga mereka mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan/tambatan perahu, irigasi desa, air bersih dan sanitasi.

“Pola pendekatan yang diambil dalam PPIP adalah pemberdayaan masyarakat, keberpihakan kepada orang miskin, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, dan penguatan kapasitas kelembagaan,” terang Andre.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU NTT, Frans Panglinan menerangkan, pihaknya belum mengetahui desa mana saja yang akan ditetapkan sebagai sasaran pelaksana PPIP. Selain itu belum mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Karena harus membentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) dan barulah digelar rapat untuk membahas kebutuhan masyarakat. Namun diharapkan program ini dapat menjawabi persoalan yang dihadapi masyarakat selama ini. (Oni)





You must be logged in to post a comment Login