Quantcast

PLTU Bolok Terhambat, Kupang Akan Kembali Seperti Lima Tahun Lalu

KUPANG. FBC- General Manager (GM) PT Perusahan Listrik Nasional (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Richard Safkaur mengatakan, jika pembangunan jaringan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok Kupang terus terhambat masalah tanah, maka dapat dipastikan kondisi kelistrikan di Kupang dan sekitarnya akan kembali seperti lima tahu lalu.

General Manager PT PLN Wilayah NTT, Richard Safkaur

Richard yang dihubungi di Kupang, Rabu (29/5) menjelaskan, sistem kelistrikan di Kota Kupang dan sekitarnya sedang dalam kondisi kritis dan terancam terjadi pemadaman bergilir seperti lima tahun lalu. Jika masayarakat tetap menolak penyelesaian  tower 51 di Fatokoa Kota Kupang, maka akan terjadi kondisi seperti lima tahun lalu.

“Kita berharap masyarakat pemilik lahan di lokasi tower 51 itu segera menyetujui penyelesaian pembangunan tower di lokasi. Jika mereka tetap bertahan dan tidak mau merelakan tanahnya, maka Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya akan mengalami nasib seperti lima tahun lalu. Pemadaman bergilir akan terjadi,” katanya.

Richard berharap, pemerintah Kota Kupang dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, karena jika masalah ini terus berlarut dan tidak segera diselesaikan maka masyarakat jangan mempersalahkan PLN jika harus terjadi pemadaman bergilir.

Dikatakannya, PLN sudah siap untuk mengopersikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan Industri Bolok  dengan kapasitas 2×16,5 mega waat (mw). Menurut rencana PLTU Bolok itu sudah beroperasi pada 10 Juli 2013 mendatang. Namun rencana itu akan molor karena terganjal masalah penolakan masyarakat di Fatukoa, Kecamatan Maulafa tersebut. Mereka meminta ganti rugi yang cukup besar.

Padahal, sesuai aturan, pemberian kompensasi atau ganti rugi hanya diberikan kepada masyarakat yang lahannya digunakan untuk membangun tower dengan luas 300 meter persegi. Sedangkan di luar itu, PLN tidak memberikan ganti rugi. “Kami tidak bisa berikan kompensasi, karena penolakan itu justru dilakukan warga yang lahannya hanya dilintasi kabel tower itu,” katanya.

“Saat ini beban puncak listrik mencapai 53 MW, sedangkan mesin kami hanya mampu layani berkitar antara 43-45 MW. Jika PLTU bisa beroperasi, maka beban puncak 53 MW 60 persen atau 33 MW-nya dilayani oleh PLTU, sedangkan sisanya oleh mesin pembangkit listrik milik PLN. (Oni)





You must be logged in to post a comment Login