Kepastian Pilgub NTT Putaran Kedua Menunggu Hasil Sidang MK

KUPANG. FBC- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum bisa memastikan  kapan akan digelar pemilihan gubernur (Pilgub) NTT putaran kedua. Pasalnya KPU harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang dilakukan paket Ibrahim Agustinus Meda – Melki Laka Lena (TUNAS) yang diusung Partai Golkar.

Juru bicara KPU NTT, Djidon de Haan

“Besok baru akan dimulai sidang perdana gugatan paket Tunas di MK. Karena itu, kepastian kapan akan digelarnya Pilgub NTT putaran kedua  baru akan ditentukan setelah ada keputusan MK,” kata juru bicara KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Senin (15/4).

Djidon menjelaskan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU NTT, pilgub NTT putaran kedua akan digelar pada tanggal 15 Mei 2013. Namun jadwal ini bisa saja molor karena adanya gugatan tersebut. Karena itu KPU akan menyesuaikan waktunya yang tepat setelah adanya keputusan MK.

“Bila MK memutuskan, menolak gugatan paket TUNAS maka jadwalnya akan tetap yakni pilgub putaran kedua tanggal 15 Mei. Tetai jika MK memutuskan menerima sebagian gugatan dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau menghitung ulang, tentu KPU harus melaksanakan keputusan MK tersebut dengan demikian maka waktunya akan molor. Pokoknya kita tunggu saja hasil persidangan di MK,” katanya.

Djidon menjelaskan, sesuai pemberitahuan dari MK, besok, Selasa tanggal 16 April pukul 14.00 WIB, akan ada sidang dengan nomor perkara 29/PHPU. D – XI/2013. Pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah povinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013. Pemohon Ibrahim Agustinus Medah-Melkyades Laka Lena (paket TUNAS nomor urut 2) melalui kuasa hukum pemohon Samsudin, SD dkk dengan acara sidang pemeriksaan perkara.

Terkait gugatan Tunas ke MK dan akan mulai disidangkan besok, Djidon menegaskan, KPU NTT sudah siap untuk meladeni gugatan tersebut di MK.

“Kita tentu harus siap meladeni gugatan paket Tunas tersebut. Kita sudah mempersiapkannya melalui dua orang kuasa hukum KPU NTT yakni Mell Ndaomanu dan Yapto P. Ekon,” katanya.

Djidon juga menjelaskan, materi guguatan paket Tunas ke MK antara lain dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk pasangan nomor urut  1 yakni Esthon L. Foenay – Paul Edmundus Tallo dan pembagian sembako oleh pasangan Frans Lebu Raya – Benny Litelnony (Frenly) kepada masyarakat beberapa hari sebelum pelaksanaan pilgub tanggal 18 Maret lalu.

Materi gugatan lainnya lanjut Djidon adalah, keterlibatan PNS di lingkungan pemerintah provinsi NTT dan beberapa kepala daerah dalam mendukung paket Esthon-Paul dan paket Frenly.  Frans Lebu Raya dan Esthon L. Foenay keduanya masih menjabat sebagai gubernur dan wakil Gubernur NTT. (Oni)

You must be logged in to post a comment Login