Quantcast

Ketua Panwaslu Flotim Pertimbangkan Untuk Mempidanakan Anggota DPRD NTT

LARANTUKA, FBC: Ketua Panwaslu Flores Timur Rofinus Kopong, SH kepada floresbangkit.com, melalui sambungan telepon di Larantuka, Rabu (20/02/2013), mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk mempidanakan salah seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi NTT karena  melakukan tindakan pencemaran nama baik ketua Panwaslu Flores Timur. Anggota DPRD yang ia maksud adalah Gusti Demon Beribe.

Ketua Panwaslu Flotim Rofinus Kopong, SH (Foto-FBC : Melky Koli Baran)

Dijelaskannya, dua hingga tiga hari terakhir,  koran-koran di NTT menulis pernyataan Gusti Beribe yang sangat menyinggung harga dirinya. Pernyataan Gusti ini dimuat di Harian Umum Flores Pos, Victory News dan majalah online floresbangkit.com berturut-turut tanggal 18 dan 19 Februari 2013.

Menurut Rofin, melalui media-media ini, Gusti Beribe mengatakan di Flores Timur ada seorang anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) legislatif 2014 yang juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu gubernur NTT 2013 di kabupaten Flores Timur berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Masih menurut pemberitaan media, lanjut Rofin, Gusti Beribe juga mengatakan, padahal aturan tidak memperbolehkan seorang PNS aktif menjabat sebagai anggota Panwaslu.

Rofin menambahkan, pemberitaan versi Flores Pos 18 Februari 2013, Gusti mengatakan, untuk lolos dalam seleksi Panwaslu, Rofinus Kopong memanipulasi tandatangan atasannya untuk mendapatkan rekomendasi.

“Hal ini yang tidak saya terima karena sudah memasuki wilayah penghinaan dan pencemaran nama baik”, kata Rofin menjelaskan.

Rofin juga mengatakan, dirinya sangat paham hukum, karenanya menjadi sebuah kebodohan besar jika dirinya yang paham hukum itu melakukan tindakan melawan hukum dengan memanipulasi tandatangan orang. “Dan karena sudah memasuki delik pencemaran nama baik maka saya akan ke Kupang dan medaftarkan laporan di kepolisian disana,” kata Rofinus Kopong.

Rofin  menyayangkan pernyataan Gusti Beribe yang adalah seorang Anggota DPRD Provinsi NTT. Menurut Rofin, membuat pernyataan sebelum melakukan pengecekan ulang itu sangat merendahkan  sebagai seorang wakil rakyat, partai politik dan konstituen.

Satu-satunya PNS di Panwaslu Flotim

Usai wawancara melaui telepon, Rofin  mengirim pernyataan resminya ke FBC. Dalam penjelasan, ia menulis tiga butir peryataan, antara lain, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu membenarkan seorang PNS boleh menjadi Anggota Panwas kabupaten/kota.

“Jadi kalau seorang Gusti Bribe/ADPRD Provinsi itu bilang bahwa aturan tidak membenarkan seorang PNS menjadi anggota Panwaslu Kabupaten, itu artinya dia tidak tahu aturan karena mungkin tidak pernah baca aturan itu,” tulis Rofin.

Dijelaskan Rofin, sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur, ia perlu menjelaskan kepada publik bahwa di Panwaslu Kabupaten Flores Timur, dialah satu-satunya PNS. Ia melamar dan mengikuti semua tahapan seleksi.

“Keputusannya untuk melamar dan mengikuti semua tahapan seleksi karena telah membaca dan tahu bahwa aturan membenarkan dirinya yang PNS itu untuk ikut berproses dalam semua tahapan seleksi,” jelas Rofin.

Menurutnya, proses rekrutmen melalui berbagai tahapan seleksi itu dilakukan sangat ketat dan profesional. Tim Seleksi juga terdiri dari orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

“Jadi kalau memang PNS tidak dibenarkan oleh UU untuk menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota maka sangat tidak mungkin dan tidak akan terjadi saya dinyatakan lolos seleksi dan kemudian ditetapkan menjadi Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Flores Timur oleh tim seleksi yang berkapasitas itu”, kata Rofin.

Pada bagian lain pernyataannya, ketua Panwaslu Flotim ini mengatakan, dalam Pasal 85 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, tidak ada syarat mengenai rekomendasi atau izin dari atasan bagi seorang PNS yang mengikuti seleksi menjadi anggota Panwaslu.

“Oleh karena itu saya merasa sudah memenuhi syarat menjadi anggota Panwaslu tanpa harus mengantongi izin atau rekomendasi atasan tempat saya bekerja,”tambahnya.

Terkait dengan pernyataan Gusti Bribe, bahwa dirinya tidak mendapat rekomendasi dari atasan tapi memanipulasi tandatangan atasan tempatnya bekerja, Rofin menilai pernyataan itu merupakan pernyataan konyol.

“Sebab saya mengikuti seleksi tanpa mengantongi surat ijin atau rekomendasi dari pejabat siapa pun. Lalu surat mana yang dimaksudkan Gusti Beribe sebagai hasil manipulasi?” demikian tanya Rofin.

“Untuk apa saya harus melakukan tindak pidana memanipulasi tandatangan pejabat atau sebuah dokumen yang justru dokumen itu tidak dibutuhkan untuk menjadi Anggota Panwaslu?”, tambah Rofin.

Sebelumnya, dalam wawancara melalui telepon, ketua Panwaslu Flores Timur ini mengatakan, jika Gusti Beribe sebagai politisi punya perhatian kepada penegakan UU Pemilu, maka dalam posisi sebagai Anggota DPRD seharusnya mempertanyakan indikasi pelanggaran tahapan Pemilu seperti pengerahan PNS, pemasangan Baliho sebelum waktunya atau terlambatnya pencairan dana kepada Bawaslu NTT yang sangat berpengaruh pada keterlambatan proses perekrutan Panwaslu Kecamatan di sejumlah kabupaten. (Melky Koli Baran)





One Response to "Ketua Panwaslu Flotim Pertimbangkan Untuk Mempidanakan Anggota DPRD NTT"

You must be logged in to post a comment Login