KESEJAHTERAAN SOSIAL

LK2S Mitra Pemerintah Membangun Kesejahteraan Sosial

LARANTUKA, FBC- Pelayanan kesejahteran masyarakat memang sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai pihak baik swasta maupun organisasi sosial masyarakat. Hanya saja, berbagai elemen ini belum terorganisir sehingga terkesan masih urus sendiri-sendiri.

Karenanya, selain dibutuhkan kerjasama saling mengisi untuk mengatasi terwujudkan kesejahteraan sosial masyatrakat. juga diperlukan sebuah  wadah berhimpun, agar  semakin terorganisir dan hasilnya bisa lebih nyata.

Pendapat  ini mengemuka dalam rapat penjajakan dan pembentukan Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kabupaten Flores Timur , di aula PKK Kabupaten Flores Timur, Senin, (7/01/2013). Rapat atas inisiatif dan undangan Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur ini dihadiri para pekerja sosial Kabupaten Flores Timur.

Asisten I Setda Flores Timur, Abdul Razak Jakra, mewakili Bupati  Yoseph Lagadoni Herin, dalam kesempatan itu mengatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar di negeri ini menjadi tanggung jawab negara untuk memelihara dan memperhatikannya. Karena itulah, di berbagai lini pemerintahan termasuk pemerintah daerah sekurangnya dapat mengalokasikan program untuk menumbuhkan atau memulihkan kesejahteraan sosial warga.

“Di Nusa Tenggara Timur ini, ada program Anggur Merah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pengembangan usaha produktif pedesaan,” ungkap Jakra.

Dikatakannya, Kabupaten Flores Timur mengembangkan pembangunan berparadigma budaya untuk menumbuhkan dan membangun masyarakat yang bermartabat, yang merupakan bagian penting jika berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dengan program Gerbang Emas.

”Selama periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati Flores Timur 2011 hingga 2016 memberi perhatian pada pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui program Gerbang Emas, yakni membangun gerakan ekonomi berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan,” jelas Jakra.

Theo Maran, Kadis Sosial Nakertrans Flores Timur

Jakra menjelaskan, esensi dari tanggungjawab sosial ini sudah termuat dalam UUD 1945  dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sangat menekankan prinsip good governance.

Secara regulatif, demikian kata Jakra, Undang-undang Nomor  11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menekankan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah pusat, pemerintah privinsi, pemerintah kota dan kabupaten.

Jakra menilai, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini membutuhkan kerjasama dan keseimbangan antara  pemerintah, sektor swasta maupun civuil society sebagai segi tiga emas pembangunan.

”Pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan civil society diharapkan membangun kerja sama saling mengisi untuk mengatasi atau menekan berbagai persoalan sehingga terwujudkan kesejahteraan sosial masyatrakat yang tercover dalam 27 bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Menurut Jakra, pemerintah daerah sungguh memberi apresiasi atas  kehadiran kalangan swasta dan civil society dalam memenuhi undangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk sama-sama menjajaki dan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosisl (K2S) kabupaten Flores Timur.

“Diharapkan kita mampu memperkuat persepsi dan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menjawab permasalahan sosial yang kita hadapi”, kata Jakra.

Bekerja membangun kesejahteraan sosial

Terkait dengan pembentukan LK2S, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,  Theo Maran mengatakan bahwa lembaga ini akan menjadi wadah berhimpun berbagai elemen masyarakat, lembaga dan organisasi di Flores Timur yang bekerja membangun kesejahteraan sosial di wilayah ini.

Menurutnya, LK2S sesungguhnya sangat penting jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, khusus dalam pasal 11 yang memberi ruang kerja sama seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat.

“Di sini, negara memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam membangun kesejahteraan sosial”, kata Maran.

Dalam kesempatan itu, Maran mengakui peran yang telah dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Maran menyebutkan sejumlah diantaranya seperti urusan anak balita terlantarm anak terlantar, anak korban kekerasan, pelaku seks bayaran, penyadang cacat, keluarga ekonomi rentan dan berbagai urusan lainnya.

Hanya saja, menurut Maran, berbagai elemen masyarakat ini belum terorganisir sehingga masih urus sendiri-sendiri. Maran mengharapkan, melalui LK2S sebagai wadah berhimpun, gerakan membangun kesejehteraan sosial semakin terorganisir dan hasilnya bisa lebih nyata.

Theresia Sabu Hadjon , Ketua LK2S Flores Timur

Menurut Maran,  tugas LK2S lebih pada peran koordinasi, pembinaan, komunikasi dan advokasi sosial dan advokasi anggaran. Maka tugas LK2S sesungguhnya untuk mengkoordinasikan dan menggalang berbagai lembaga sosial untuk menyelenggarakan kesejahjteraan sosial.

LK2S Sangat Diperlukan

Dalam kesempata itu, peserta dari berbagai lembaga sosial kemasyarakatan secara aklamasi berpandangan bahwa lembaga ini penting untuk didirikan mengingat banyak dan beragamnya permasalahan sosial yang selalu hadir hampir setiap saat di Flores Timur.

Stefanus Suban Tukan, seorang mantan birokrat pada kesempatan itu mengakui bahwa lembaga ini penting dan strategis sehingga secepatnya dibentuk di Kabupaten Flores Timur untuk memfasilitasi kerja sama para pekerja kemanusiaan yang selama ini bergerak sendiri-sendiri.

Hal yang sama dikatakan  Sirajudin Ulumando. Menurutnya,  sudah waktunya wadah ini ada mengingat berbagai permasalahan sosial yang terjadi setiap saat dan sangat beragam sementara penanganannnya belum terkoordinir.

Rapat kemudian berhasil memilih pengurus LK2S Flores Timur dengan ketua Theresia Sabu Hadjon, yang saat ini juga menjabat ketua PKK Kabupaten Flores Timur, dan wakil ketua Stefanus Suban Tukan. Selain ketua dan wakil ketua, kepengurusan LK2S terdiri dan lima bidang dengan seorang ketua bidang dan dua orang anggota dari berbagai unsur lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Theresia Sabu Hadjon dalam  kesempatan itu meminta tiap-tiap ketua bidang untuk secepatnya menyusun program dalam waktu sepuluh hari ke depan untuk dilaksanakan sebagai bentuk nyata pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, wadah ini akan memudahkan berbagai koordinasi dan kerja sama untuk memberi pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Sementara  Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Theo Maran, menekankan LK2S  merupakan organisasi non pemerintah yang menjadi  mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. (Melky Koli Baran)

You must be logged in to post a comment Login