Quantcast

Prihatin Masalah Kesehatan, Badan Pertimbangan Kesehatan Konsolidasi

BAJAWA, FBC-Sebagai wujud keprihatinan  masalah kesehatan di Kabupaten Ngada dan peningkatan partisipasi masyarakat, Badan Perimbangan Kesehatan (BPK)  Kabupaten Ngada  melakukan konsolidasi  dalam rapat penguatan di Hotel Korina,  5-7 Juni.

Kegiatan Penguatan BPK Kabupaten Ngada di Hotel Korina, Bajawa 5-7 Juni

Kegiatan yang dihadiri 17 pengurus  BPK itu diisi dengan pembekalan dengan berbagai informasi permasalahan kesehatan, mulai dari   Kebijakan Pembangunan Kesehatan,  Oleh  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Hildegardis  F.  Bhoko, SKM,  Capaian Dan Permasalahan Program Kesehatan  Bidang Kesehatan Masyarakat oleh Yosefina  Edo,  Kabid Kesmas;  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)  Tahun 2012 oleh Jack. Jos.Mawo,S.Sos  Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab.Ngada ,   Revolusi KIA: Antara Harapan Dan Tantangan  Disampaikan pada Pelatihan dan Orientasi Badan Pertimbangan Kesehatan Kab.Ngada oleh: Kabid Yankes,  drg. Renny,   Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Wilbrod Ngiso, Bappeda Ngada, dan  Rumah Sakit Umum  Bajawa Peluang dan Tantangan  oleh drg. Mercy Betu.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mentor Puskesmas Reformsi, Drs. Thomas Dola Radho itu disambut peserta dengan serius dengan ikut berpartisipasi dalam proses diskusi.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, mengajak BPK untuk ikut membantu Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran pelayan kesehatan  sesuai tugas dan wewenangnya. “Pembentukan  Badan Pertimbangan Kesehatan Kabupaten Ngada ini diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perubahan dalam  berbagai lini, apakah aspek pelayanan, kebijakan anggaran, partisipasi masyarakat dan sebagainya,”  ujarnya.

Ketua BPK Kabupaten Ngada,  Gregorius Pello menginginkan agar BPK tidak hanya bergerak dalam tataran konsep tetapi berbasis data, analisis dan advokasi sesuai tema isu yang berkembang. Menurutnya, banyaknya persoalan kesehatan bukan monopoli orang kesehatan, tetapi juga masyarakat. Sebagai bagian dari pengguna pelayanan kesehatan, masyarakat seharusnya mengambil bagian  dalam beberapa titik. Tetapi yang terjadi selama ini adalah tuntutan yang terlalu berlebihan dari masyarakat untuk pelayanan prima sementara mereka sendiri tidak menunjukkan itikat baiknya. “Misalnya letak lahan yang diberikan masyarakat untuk pembangunan Polindes atau sarana kesehatan biasanya jauh dari pusat  desa sehingga sulit terjangkau,” ujarnya.

Pada hari ketiga, BPK  merumuskan visi dan misi serta sejumlah program yang disepakati untuk mendorong perubahan pembangunan kesehatan. Lembaga ini bertugas menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan; memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;  menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;  memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan.

Disamping tugas di atas, tugas lain adalah  melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar  pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan  strategi yang ditetapkan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan   pembangunan kesehatan yang menyimpang. (Yos)





You must be logged in to post a comment Login