Perda Pendidikan Partisipatif, Solusi Terbaik Atasi Rendahnya Mutu Pendidikan Lembata

Diskusi-Publik-Pendidikan-di-Lembata berlangsung di Aula Don Bosco Lewoleba, 2 – 6 Mei 2012

LEWOLEBA, FBC – Diskusi publik,  “Pendidikan Berbasis Hak : Merintis Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Lembata” yang diselenggarakan oleh The Institutie for Ecosoc Rights dan Eropean dalam kerja sama dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata di Aula Don Bosko Lewoleba, berlangsung selama 4 (Empat) hari penuh dari tanggal 2 – 6 Mei 2012.

Diskusi lanjut ini, lebih dimaksudkan untuk mencari solusi alternatif  terhadap permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Lembata, sebagaimana berita floresbangkit.com sebelumnya. Semua peserta diskusi berperan aktif baik dalam diskusi-diskusi kelompok maupun pleno untuk menguji validitas hasil penelitian lembaga serta mencari solusi atasi berbagai masalah dasar menyangkut pendidikan.

Diskusi publik akhirnya menemukan permasalahan yang paling mendasar  adalah rendahnya partisipasi dari semua pihak. Untuk itu, kiat :”Terwujudnya Pendidikan Partisipatif menuju Lembata yang Cerdas dan Bermartabat tahun 2022” menjadi visi dasar pendidikan ke depan yang dirumuskan forum dalam diskusi hari keempat.

Seperti banyak yang terungkap dalam pembicaraan di  forum diskusi ini, kebutuhan dasar untuk mendukung terwujudnya pendidikan partisipatif  adalah perlu adanya regulasi (Perda dan Perdes) Pendidikan Partisipatif yang mengatur peran serta semua pihak untuk mensukseskan program Wajib Belajar 12 tahun.

Disadari melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Desa dapat diatur secara tegas tentang kewajiban pemerintahan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % (di luar belanja pegawai, dll) termasuk penetapan biaya pendidikan yang terjangkau, kesejahteraan guru yang proposional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Pengaturan pendidikan dalam regulasi, oleh peserta diskusi juga diharapkan dapat mengatur peran guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih dan penilai.  Sarana prasarana yang memadai serta keterlibatan orang tua dari peserta didik  yang sadar dan peduli terhadap pendidikan anak sungguh diharapkan dapat diatur dalam regulasi ini.

Disamping soal-soal di atas, regulasi juga perlu  mengatur muatan lokal terutama budaya TAAN TOU TULUN TALI atau GEMOHING. Dalam konteks ini, pendidikan muatan lokal juga mesti memberi tempat pada  bidang pertanian dan perikanan lokal, budaya dan kesenian (tenun-ikat, jagung titi,dll), pengurangan resiko bencana,  penguatan kelembagaan pendidikan, pengawasan pengelolaan sekolah-guru dan kepala sekolah-pemerintah, organisasi kerja guru dalam proses pendidikan, penguatan peran Unit Pelaksana Akreditasi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; serta pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi di Lembata.

Stretagi Terwujudnya Pendidikan Partisipatif

Sementara, Strategi yang ditawarkan forum diskusi untuk mensukseskan rencana Terwujudnya Pendidikan Partisipatif menuju Lembata Cerdas dan Bermartabat Tahun 2022, berupa pembuatan Perda dan Perdes Pendidikan Partisipatif dan Wajib Belajar 12 Tahun .

Selain itu, pemberian Beasiswa bagi anak berprestasi dan bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu di sekolah swasta dan negeri. Ada kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % bagi sekolah negeri maupun swasta (di luar belanja pegawai). Sementara di tingkat pendidik sendiri orangtua dan guru, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian orang tua / wali tehadap kepentingan pendidikan termasuk didalamnya peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan hak guru; peningkatan ketersediaan sarana prasarana.

Dalam hal muatan lokal, maka diperlukan penetapan standar muatan lokal. Ada semacam keharusan untuk memberi tempat pada   pendidikan nilai dan karakter  dalam kurikulum. Pada tingkat pengelolaan sekolah, maka diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan sekolah negeri maupun swasta, penguatan kelembagaan pendidikan (fungsi pengawasan dan supervise, organisasi kerja guru dalam proses pendidikan, penguatan Unit Pelaksana Akreditasi dan Dewan Pendidikan).

Sejalan dengan strategi di atas, diperlukan penguatan peran komite sekolah, orang tua dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pendidikan.  Sistem penghargaan dan sanksi yang produktif bagi guru, siswa, pengelola sekolah, orang tua termasuk pendisiplinan terhadap anak.  Pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, penguatan MBS di lembaga pendidikan, pendidikan anak usia dini dan layanan khusus; serta pembukaan peluang pendidikan non formal berupa  kursus-kursus, pelatihan dan lain-lain (menolak pemberian paket A, paket B dan paket C bagi anak-anak usia sekolah).

Sebagai keluaran dari diskusi selama empat hari ini, forum diskusi publik mengakomodasi semua pikiran, masukan, saran baik perorangan maupun hasil diskusi kelompok dan pleno dalam bentuk sebuah Ranperda  tentang pendidikan ini direkomendasikan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sebagai draf Ranperda usulan (insiatip) lembaga DPRD Kabupaten Lembata untuk dibahas dan ditetapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Butuh Peran Aktif Semua Pihak

Banyak pihak menyangsikan kalau Ranperda ini kurang mendapat respon dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati Lembata karena terbatasnya anggaran, bahkan visi dan komitmen bupati sendiri terhadap sektor pendidikan di Lembata masih  kurang nampak.

Namun forum bersepakat dan komit kalau kegelisaan ini hanya diatasi dengan berperan aktifnya semua anggota forum diskusi dari berbagai latar organisasi dan wadah, termasuk hadir anggota DPRD Kabupaten Lembata ini, dengan caranya masing-masing untuk menggolkan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata yang definitif.

Sekarang tinggal, bagaimana implementasi Perda ini setelah ditetapkan, hal ini menjadi bagian tugas pengawasan DPRD dan semua anggota masyarakat di tanah Lepan Batan atau Lembata tercinta ini. (Lukas Narek)

One Response to Perda Pendidikan Partisipatif, Solusi Terbaik Atasi Rendahnya Mutu Pendidikan Lembata

You must be logged in to post a comment Login